Pada tanggal 05 April 2011 Indro Purwoko Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan, Kepala Devisi Pemasyarakatan Hukum dan HAM serta sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melaksanakan kunjungan serta silaturahmi ke DPRD di wilayah Lombok Tengah
.
Tatap muka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan DPRD Lombok Tengah dalam pertemuan dengan DPRD Lombok Tengah Kepala Kantor Wilayah menyatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB siap membantu DPRD maupun pemerintah daerah dalam hal proses penyusunan Peraturan Daerah dan pihak Kantor Wilayah tidak memungut biaya apapun.
Selanjutnya dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB bersama dengan rombongan mengunjungi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Praya yang berada di wilayah Lombok Tengah,
Selasa, 05 April 2011
Jumat, 18 Februari 2011
PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW. 1432 H
Senin, 13 Desember 2010
ANAK NEGARA
Pengertia Anak Negara

Berdasarkan Pasal 1 UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di penjara anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Idealnya, anak yang bermasalah dengan hukum divonis dikembalikan pada orang tuanya. Tetapi, jika orang tua si anak menyatakan tak lagi mampu mendidik anaknya, anak itu akan diserahkan ke LP sebagai anak negara. Anak negara tidak selalu pelaku kejahatan, dan tidak seharusnya melewati masa kanak-kanak di balik teralis besi, diatur dalam (Pasal 25-31 UU no 12 tahun 1995)
Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak, Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud wajib didaftar. Pendaftaran sebagaimana dimaksud meliputi :
1. pencatatan :
a) putusan pengadilan;
b) jati diri ;dan
c) barang dan uang yang dibawa;
2. pemeriksaan kesehatan;
3. pembuatan pas foto;
4. pengambilan sidik jari ; dan
5. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.
Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :
1. umur;
2. jenis kelamin;
3. lama pidana yang dijatuhkan; dan
4. criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali g dan i. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
1. pembinaan;
2. keamanan dan ketertiban;
3. pendidikan; dan
4. lainnya yang dianggap perlu.
Minggu, 21 November 2010
Langganan:
Postingan (Atom)