Senin, 22 Agustus 2011
Minggu, 21 Agustus 2011
SAFARI RAMADAHAN KANWIL NTB KE RUTAN PRAYA
Tanggal 15 Agustus 2011 Kepala Kantor Wilayah NTB di wakili oleh Kepala Devisi Pemasyarakatan Kanwil NTB beserta jajarannya melakukan Safari Ramadhan ke Rumah Tahanan Negara Praya.
Kamis, 21 Juli 2011
logo kemenkumham
Logo Baru Kementerian Hukum dan HAM RI
Submitted by humas on Tue, 07/19/2011 - 14:59
LOGO KEMENKUMHAM
Logo baru diberi nama: “BANGKUMHAMNAS”
logo ini memberikan makna bahwa Pembangunan Hukum dan HAM Nasional terus tumbuh dalam rangka menuju negara kesejahteraan (welfare state) yang mengayomi dan melindungi seluruh rakyat dan tanah air.
BANGKUMHAMNAS juga bermakna kepastian hukum, perlindungan HAM dan keadilan untuk segenap rakyat Indonesia (Justice for All) dalam pengertian secara filosofis bersandar pada adagium “The Greatest Happiness for the Greatest Number”.
BANGKUMHAMNAS selain itu juga bermakna tujuan hukum yang paling mendasar yaitu untuk tercapainya keadilan, kebenaran, keamanan dan ketertiban. Kombinasi kedua variabel ini (keadilan dan ketertiban) adalah pilar utama negara hukum karena tidak mungkin tercipta keadilan dalam ketidaktertiban.
LANDASAN FILOSOFI DAN MAKNA
Tranformasi Visual: Stilasi
Pemaknaan :
Lima bentuk 1/2 lingkaran (Pancasila)
Kehidupan dan Kebijaksanaan nilai transenden yang membumi. (Pertumbuhan ke Atas=transenden & Akar>Horisontal=Material).
Pilar Kiri melambangkan Demokrasi
Pilar Tengah melambangkan Negara Hukum, keadilan dan ketertiban.
Pilar Kanan melambangkan Hak Asasi Manusia
Pilar-pilar tersebut menopang Pancasila sebagai landasan falsafah negara.
Warna Biru Tua: Warna dasar yang melambangkan kepercayaan, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi (wawasan dan cakrawala yang luas).
Warna Emas pada logo melambangkan keagungan, keluhuran dan kewibawaan.
LOGO KEMENKUMHAM
Logo baru diberi nama: “BANGKUMHAMNAS”
logo ini memberikan makna bahwa Pembangunan Hukum dan HAM Nasional terus tumbuh dalam rangka menuju negara kesejahteraan (welfare state) yang mengayomi dan melindungi seluruh rakyat dan tanah air.
BANGKUMHAMNAS juga bermakna kepastian hukum, perlindungan HAM dan keadilan untuk segenap rakyat Indonesia (Justice for All) dalam pengertian secara filosofis bersandar pada adagium “The Greatest Happiness for the Greatest Number”.
BANGKUMHAMNAS selain itu juga bermakna tujuan hukum yang paling mendasar yaitu untuk tercapainya keadilan, kebenaran, keamanan dan ketertiban. Kombinasi kedua variabel ini (keadilan dan ketertiban) adalah pilar utama negara hukum karena tidak mungkin tercipta keadilan dalam ketidaktertiban.
LANDASAN FILOSOFI DAN MAKNA
Tranformasi Visual: Stilasi
Pemaknaan :
Lima bentuk 1/2 lingkaran (Pancasila)
Kehidupan dan Kebijaksanaan nilai transenden yang membumi. (Pertumbuhan ke Atas=transenden & Akar>Horisontal=Material).
Pilar Kiri melambangkan Demokrasi
Pilar Tengah melambangkan Negara Hukum, keadilan dan ketertiban.
Pilar Kanan melambangkan Hak Asasi Manusia
Pilar-pilar tersebut menopang Pancasila sebagai landasan falsafah negara.
Warna Biru Tua: Warna dasar yang melambangkan kepercayaan, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi (wawasan dan cakrawala yang luas).
Warna Emas pada logo melambangkan keagungan, keluhuran dan kewibawaan.
Jumat, 22 April 2011
Rabu, 06 April 2011
PEMBUKAAN PEKAN OLAH RAGA HUT PEMASYARAKATAN KE-47 KANWIL KEMENKUMHAM NUSA TENGGARA BARAT DI RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA
Indro Purwoko, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat membuka Pekan Olah Raga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan yang ke 47. Upacara Pembukaan dilaksanakan di Rutan Praya dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Administrasi dan Pelayanan Hukum dan HAM serta Seluruh Ka. UPT Pemasyarakatan se Pulau Lombok dan Kepala Imigrasi Mataram.
Dalam Sambutanya Kepala Kantor Wilayah mengatakan bahwa dengan pekan olah raga ini dimaksudkan agar terjalin rasa kebersamaan di lingkungan unit pelaksana teknis sehingga dapat mendukung tugas yang harus diemban, selain itu Kakanwil mengharapkan agar kegiatan pertandingan dapat terlaksana dengan baik dan tetap menjaga sportivitas.
Acara pembukaan Pekan Olah Raga Hari Bhakti Pemasyarakatan ditandai dengan pelepasan burung merpati dan pemukulan bola pertama pada pertandingan volly putri antara Tim Lapas Terbuka Mataram dengan Tim Kantor Wilayah oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai tanda dimulainya kegiatan.
![]() | ||
| sambutan Ka. Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat dalam Upacara Pembukaan Pekan Olah Raga Hut PAS ke 47 di RUTAN PRAYA |
| Kepala Devisi Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (Kadiv. Hukum, Kadiv PAS, dan Kadiv Administrasi) |
| Pejabat Eselon III Kanwil Kemenkumham NTB dan Para Kepala UPT PAS dan Imigrasi se Pulau Lombok |
![]() | ||
| Ka. Kanwil Kemenkumham NTB melepaskan Burung Merpati sebagai tanda di mulainya POR PAS ke 47 di wilayah Nusa Tenggara Barat. |
| Peserta Upacara pada Pembukaan POR PAS ke 47 di Rumah Tahanan Negara Praya |
| Tim Bola Volly Putri Rutan Praya Bersama Ka. Rutan Praya Syarif Hidayat, Bc.IP, SH, MH |
Selasa, 05 April 2011
KUNJUNGAN KA. KANWIL KEMENKUMHAM NTB KE DPRD LOMBOK TENGAH
Pada tanggal 05 April 2011 Indro Purwoko Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan, Kepala Devisi Pemasyarakatan Hukum dan HAM serta sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat melaksanakan kunjungan serta silaturahmi ke DPRD di wilayah Lombok Tengah
.
Tatap muka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan DPRD Lombok Tengah dalam pertemuan dengan DPRD Lombok Tengah Kepala Kantor Wilayah menyatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB siap membantu DPRD maupun pemerintah daerah dalam hal proses penyusunan Peraturan Daerah dan pihak Kantor Wilayah tidak memungut biaya apapun.
Selanjutnya dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB bersama dengan rombongan mengunjungi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Praya yang berada di wilayah Lombok Tengah,
.
Tatap muka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan DPRD Lombok Tengah dalam pertemuan dengan DPRD Lombok Tengah Kepala Kantor Wilayah menyatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB siap membantu DPRD maupun pemerintah daerah dalam hal proses penyusunan Peraturan Daerah dan pihak Kantor Wilayah tidak memungut biaya apapun.
Selanjutnya dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB bersama dengan rombongan mengunjungi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Praya yang berada di wilayah Lombok Tengah,
Jumat, 18 Februari 2011
PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW. 1432 H
Senin, 13 Desember 2010
ANAK NEGARA
Pengertia Anak Negara

Berdasarkan Pasal 1 UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di penjara anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. Idealnya, anak yang bermasalah dengan hukum divonis dikembalikan pada orang tuanya. Tetapi, jika orang tua si anak menyatakan tak lagi mampu mendidik anaknya, anak itu akan diserahkan ke LP sebagai anak negara. Anak negara tidak selalu pelaku kejahatan, dan tidak seharusnya melewati masa kanak-kanak di balik teralis besi, diatur dalam (Pasal 25-31 UU no 12 tahun 1995)
Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak, Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud wajib didaftar. Pendaftaran sebagaimana dimaksud meliputi :
1. pencatatan :
a) putusan pengadilan;
b) jati diri ;dan
c) barang dan uang yang dibawa;
2. pemeriksaan kesehatan;
3. pembuatan pas foto;
4. pengambilan sidik jari ; dan
5. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.
Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :
1. umur;
2. jenis kelamin;
3. lama pidana yang dijatuhkan; dan
4. criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali g dan i. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
1. pembinaan;
2. keamanan dan ketertiban;
3. pendidikan; dan
4. lainnya yang dianggap perlu.
Minggu, 21 November 2010
Langganan:
Postingan (Atom)

